Mengapa AS Selalu Dukung Israel? Ilmuwan Yahudi Noam Chomsky Justru Dukung Palestina
Jakarta, 5 Februari 2025 – Mungkin banyak orang merasa heran mengapa Amerika Serikat selalu berada di belakang Israel, meski konflik di Timur Tengah sering menimbulkan kontroversi dan memakan banyak korban? Jawabannya menurut Noam Chomsky—intelektual Yahudi yang kerap mengkritik kebijakan luar negeri AS—tidak sederhana dan tidak hanya soal moral atau simpati. Tapi soal kepentingan politik dan strategi global. “States do not have moral commitments. They have interests.” — kata Noam Chomsky.
Chomsky lahir dari keluarga Yahudi dan tumbuh dalam lingkungan Zionisme kiri. Kritiknya terhadap Israel bukan karena kebencian pada identitas Yahudi, melainkan pada kebijakan negara. Ia menekankan: “There is nothing anti-Semitic about criticizing the actions of the state of Israel.”
Bagi Chomsky, menyamakan kebijakan Israel dengan seluruh Yahudi justru berbahaya secara moral. Menurut Chomsky kritik terhadap kekuasaan negara adalah bagian dari tanggung jawab intelektual, bukan bentuk kebencian identitas.
Yang dilakukan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina memang sudah keterlaluan, sehingga Chomsky menyebutnya lebih kejam dari politik apartheid di Afrika Selatan di masa lalu.
“Di Wilayah Pendudukan, apa yang dilakukan Israel jauh lebih buruk dibandingkan apartheid. Menyebutnya apartheid adalah sebuah anugerah bagi Israel, setidaknya jika yang Anda maksud dengan ‘apartheid’ adalah apartheid gaya Afrika Selatan. Apa yang terjadi di Wilayah Pendudukan jauh lebih buruk,” katanya.
Israel Aset Strategis bagi AS
Banyak yang berpikir AS mendukung Israel karena sejarah Holocaust atau kesamaan nilai demokrasi. Chomsky menegaskan sebaliknya. Menurut Chomsky dukungan AS terhadap Israel baru menguat ketika negara ini terbukti berguna secara strategis, terutama pasca-Perang Arab – Israel Enam Hari 1967.
“U.S. support for Israel has been based on the fact that Israel has been a strategic asset for American power.” — Fateful Triangle. Israel, kata Chomsky jadi semacam sekutu sekaligus aset militer dan politik, bukan sekadar teman ideologis.
Chomsky menyebut Israel sebagai regional enforcer, negara yang menjalankan peran yang dianggap sulit dilakukan AS secara langsung. “Israel serves as a U.S. outpost in the Middle East, carrying out tasks that the United States prefers not to do directly.”
Selama peran ini berjalan, pelanggaran HAM atau hukum internasional sering ditoleransi. Bukan karena hal itu benar, tetapi karena kepentingan global lebih penting.
Standar Ganda dan Lobi Israel
Satu kritik Chomsky yang paling sering diingat Israel mendapat perlakuan berbeda di mata dunia. Dia mengatakan, “The real scandal is not that Israel commits crimes. It’s that the United States ensures they are immune from consequences.” Resolusi PBB terkait Palestina sering diveto, sementara narasi “hak membela diri” terus diproduksi. Bagi Chomsky, hukum internasional sering disesuaikan dengan kepentingan kekuatan besar.
Pengaruh lobi pro-Israel memang nyata, tapi Chomsky menekankan bahwa lobi ini bekerja karena sejalan dengan kepentingan elite AS, bukan menciptakan arah kebijakan. “If the Israel lobby did not exist, U.S. policy would be much the same.” Jadi lobi lebih sebagai penguat, bukan pengendali utama.
Dukungan publik terhadap Israel sering dibentuk oleh media melalui framing, seleksi berita, dan penghilangan konteks sejarah. “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion.” — Necessary Illusions. Konflik disederhanakan menjadi masalah keamanan, sementara akar sejarah dan ketimpangan struktural jarang dibahas.
Chomsky mengingatkan keamanan satu bangsa tidak boleh dibangun di atas penindasan bangsa lain. “If you care about the victims of the Holocaust, you should oppose injustice wherever it occurs.” Membela Palestina, bagi Chomsky, bukan soal memilih kubu, tapi menjaga konsistensi moral.
Dukungan AS terhadap Israel bukan soal simpati atau moral, tapi politik dan kepentingan global. Chomsky mengajak kita melihat relasi ini dengan jernih, bukan menghakimi identitas, tapi mempertanyakan nafsu kekuasaan. Sehingga pertanyaannya bukan lagi “mengapa AS mendukung Israel?” Melainkan sampai kapan kepentingan politik dan ekonomi boleh mengabaikan keadilan dan kemanusiaan?
