Bengkulu Didorong Percepat Pembangunan Rendah Karbon
Bengkulu, 25 Februari 2026 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), dengan dukungan Oxford Policy Management (OPM) dan konsorsium organisasi masyarakat sipil, menggelar Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu bertema Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, Rabu (25/2).
Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di tingkat daerah, sekaligus menyelaraskan agenda provinsi dengan target pembangunan nasional.
Baca juga: Lima Perusahaan Tiongkok Lolos Tender Proyek Waste-to-Energy Danantara, Siapa Saja?
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan pentingnya sinergi multipihak. “Forum ini menjadi ruang bersama untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, swasta, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Provinsi Percontohan
Bengkulu merupakan satu dari empat provinsi percontohan implementasi PRKBI di tingkat subnasional, bersama Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.
Provinsi ini dinilai memiliki modal kuat untuk mendukung transisi menuju pembangunan hijau, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya. Dari sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), Bengkulu memiliki kawasan hutan seluas 928.863 hektare atau sekitar 46% dari total daratan. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya merupakan hutan konservasi dan lebih dari seperempatnya adalah hutan lindung—yang berperan penting sebagai penyerap karbon alami.
Selain itu, Bengkulu memiliki garis pantai sekitar 525 kilometer di sepanjang Samudra Hindia serta 100 kilometer mengelilingi Pulau Enggano, membuka peluang besar di sektor kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan.
Tantangan Iklim dan Peran Legislatif
Di sisi lain, Bengkulu juga menghadapi tantangan serius seperti krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi pantai, serta kerentanan sosial. Kondisi ini memperkuat urgensi percepatan implementasi PRKBI agar pembangunan daerah tetap tangguh dan berkelanjutan.
Baca juga: Grab Luncurkan Panduan Transisi Kemasan Berkelanjutan untuk Mitra Merchant, Target Nol Sampah 2040
Dialog ini turut melibatkan DPRD Bengkulu guna memperkuat dukungan politik terhadap kebijakan rendah karbon. Peran legislatif dinilai krusial untuk memastikan kesinambungan regulasi, penganggaran melalui APBD, serta mekanisme pengawasan pembangunan hijau di tingkat provinsi.
Forum tersebut juga mengidentifikasi sektor dan isu prioritas PRKBI sebagai dasar integrasi ke dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Hasil diskusi lintas pemangku kepentingan—mulai dari eksekutif, legislatif, akademisi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta—akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan daerah.
“Bengkulu memiliki modal kuat—dari sumber daya alam hingga visi politik yang jelas. Karena itu, integrasi PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD menjadi langkah penting agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutup Leonardo.
