Tinggal di Negara Demokratis: Enak, Tapi Tidak Otomatis Makmur
Jakarta, 28 Januari 2026 – Hidup di negara demokratis sering dipahami sebagai sebuah keberuntungan. Kita bisa memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, bahkan menghina kepala negara. Demokrasi memang memberi ruang bagi warga untuk ikut menentukan arah bersama—sesuatu yang tidak selalu dimiliki semua negara.
Namun dalam keseharian, demokrasi juga melelahkan. Di negara demokratis, semua suara dianggap sah, termasuk suara yang bertentangan dengan keyakinan banyak orang.
Dalam demokrasi perbedaan bukan anomali, melainkan keniscayaan. Media sosial memperkeras efeknya: opini berseliweran tanpa jeda, debat berlangsung tanpa niat memahami, dan kebenaran sering kalah cepat dari emosi. Di televisi pun sama saja. Pemandangan para narasumber saling tuding dan memaki merupakan hal biasa. Itulah demokrasi bising dan kadang memusingkan.
Ilmuwan politik Francis Fukuyama pernah mengatakan, bahwa keunggulan demokrasi bukan pada kecepatan mengambil keputusan, melainkan pada kemampuannya mengoreksi kesalahan. Demokrasi memang lamban dan penuh kompromi, tetapi ia menyediakan ruang untuk memperbaiki diri—asal ruang itu benar-benar digunakan.
Masalahnya, di banyak negara demokratis yang masih berjuang mengejar kemakmuran, demokrasi kerap berhenti di permukaan. Kebebasan sering dimaknai sebatas kebebasan berbicara, bukan kebebasan mengeluarkan gagasan.
Parahnya, pendapat sering dilontarkan tanpa usaha memahami persoalan. Pokoknya asal “njeplak”, soal benar atau salah urusan nanti. Isu-isu kompleks seperti soal pendidikan atau perpajakan sering dipadatkan menjadi slogan. Yang penting ikut bersuara, bukan memahami substansi. Di titik ini, demokrasi berubah dari proses deliberatif menjadi kompetisi suara paling keras.
Secara ekonomi, demokrasi juga tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Ada memang negara demokratis yang makmur—Norwegia, Swedia, Selandia Baru—karena kebebasan politik mereka ditopang institusi yang kuat, hukum yang berjalan konsisten, dan kepercayaan publik yang tinggi. Demokrasi di sana bekerja dengan tata Kelola yang baik.
Namun ada pula negara demokratis yang tetap bergulat dengan kemiskinan dan ketimpangan. Pemilu rutin, kebebasan relatif terjaga, tetapi hasil pembangunan timpang. Pertumbuhan ada, namun hanya dinikmati sekelompok orang. Demokrasi berjalan sebagai prosedur, namun belum sepenuhnya menjadi alat pemerataan.
India adalah negara demokratis terbesar di dunia, dengan pemilu rutin dan kebebasan politik yang cukup luas. Tapi jutaan warganya masih hidup dalam kemiskinan struktural. Filipina juga demokratis, namun selama bertahun-tahun bergulat dengan ketimpangan, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
Bagaimana dengan Indonesia? Pasca bergulirnya reformasi Indonesia sering mendapuk diri sebagai negara muslim demokrasi terbesar di dunia. Rakyat Indonesia rutin tiap lima tahun memilih presiden, kepala daerah, dan wakil rakyat secara langsung . Tapi apa hasilnya? Sulit dipungkiri Indonesia sampai saat ini masih bergelut dengan masalah korupsi dan ketimpangan ekonomi.
Kasus pejabat yang terjaring KPK karena kasus korupsi masih sering terdengar. Di satu sisi banyak rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, di sisi lain ada segilintir orang yang standar hidupnya sudah sangat tinggi seperti lazimnya orang kaya raya di negara-negara maju atau negara petro dolar.
Demokrasi Bukan Jaminan Kemakmuran
Ekonom Amartya Sen pernah menekankan, bahwa demokrasi adalah syarat penting bagi pembangunan manusia, tetapi bukan jaminan kemakmuran. Tanpa pendidikan politik, institusi yang bersih, dan kebijakan publik yang berpihak, demokrasi mudah menyusut menjadi ritual lima tahunan.
Ritual itu paling terasa menjelang pemilihan umum. Di banyak tempat, pilihan politik warga masih bisa dipengaruhi—bahkan dibeli—oleh bantuan sesaat, uang tunai, atau janji jangka pendek. Suara menjadi transaksi. Pilihan menjadi reaksi sesaat, bukan keputusan sadar. Demokrasi tetap hidup, tetapi maknanya menipis.
Ironisnya, semua itu terjadi di tengah ketimpangan yang masih tinggi. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi secara merata, demokrasi kehilangan fondasi sosialnya. Kebebasan memilih tetap ada, tetapi pilihan sering dibentuk oleh kerentanan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi bukan arena adu gagasan, melainkan ajang bertahan hidup.
Meski begitu, demokrasi tetap memiliki satu kelebihan penting: ketidakpuasan boleh diungkapkan, ketimpangan bisa dipersoalkan, dan kekuasaan bisa dikritik, dan kepala negara bisa dijatuhkan (impeach). Namun tidak ada jaminan kehidupan yang lebih baik meski pemerintahan telah berganti.
Mungkin itulah realitas hidup di negara demokratis yang sedang tumbuh. Tidak selalu enak, malah sering melelahkan. Kadang terasa dangkal dan meaningless. Namun banyak yang percaya dibanding sistem yang serba diatur (otoriter), demokrasi dinilai masih lebih baik karena masih memberi ruang untuk belajar dan perbaikan—meski lewat kegaduhan.
Sekali lagi, demokrasi itu memang bising, melelahkan, dan sering tampak tidak efisien. Tapi justru karena itu demokrasi terasa manusiawi—tidak rapi, tidak ideal, penuh perbedaan. Seperti rumah yang berantakan, kadang bikin kesal, tapi kita tahu: ini rumah kita sendiri, dan kita boleh ikut menata ulang isinya.
Demokrasi juga bukan sarana untuk menggapai kemakmuran secara instan. Ia hanya menyediakan ruang. Apakah ruang itu diisi dengan pemahaman, integritas, dan keberanian berpikir jernih, atau sekadar kebisingan dan transaksi, sepenuhnya bergantung pada warganya. Di situlah letak tantangannya: demokrasi bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga kedewasaan untuk menghormati pendapat orang lain. Dan semua itu mesti dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Bagaimana dengan Anda? Masihkah Anda percaya demokrasi adalah jalan yang tepat untuk mencapai kemakmuran bersama.
