Potongan Aplikasi Cuma 8 Persen, Grab Pastikan tak akan Hengkang dari Indonesia
Jakarta, 4 Juni 2026 – Rumor bahwa Grab akan hengkang dari Indonesia dibantah langsung oleh perusahaan. Dalam pernyataan resminya, Grab menegaskan Indonesia tetap menjadi pasar strategis dan perusahaan berkomitmen untuk terus bertumbuh bersama ekosistem digital nasional. Grab bahkan menyebut telah beroperasi lebih dari satu dekade dan berkontribusi pada sekitar 50 persen industri ride-hailing dan pengantaran online di Indonesia.
Pernyataan tersebut muncul di tengah periode yang tidak mudah bagi industri ride-hailing nasional. Dalam dua tahun terakhir, sektor yang didominasi oleh Grab dan GoTo Group menghadapi tekanan berlapis, mulai dari tuntutan peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi hingga wacana pembatasan potongan aplikasi.
Bagi pelaku industri, tantangan terbesar bukan lagi soal akuisisi pengguna, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan, pendapatan pengemudi, dan harga yang tetap terjangkau bagi konsumen.
Era Baru Ride-Hailing di Bawah Pemerintahan Prabowo
Sejak pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja sektor digital semakin menguat. Salah satu kebijakan yang paling banyak disorot adalah kewajiban pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online dan kurir digital. Kebijakan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pemerintah secara eksplisit meminta platform digital memberikan bentuk apresiasi finansial kepada mitra menjelang hari raya.
Meski tidak mengubah status pengemudi menjadi karyawan tetap, kebijakan tersebut menunjukkan arah baru pemerintah yang ingin memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja platform digital. Di sisi lain, aplikator harus menyiapkan anggaran tambahan yang tidak kecil di tengah persaingan yang semakin ketat.
Ekonom melihat kebijakan BHR sebagai sinyal bahwa negara mulai menganggap ekonomi gig atau pekerjaan berbasis aplikasi sebagai bagian penting dari pasar tenaga kerja nasional yang membutuhkan regulasi lebih jelas.
Polemik Potongan Aplikasi 8 Persen
Menyusul kebijakan BHR, industri ride-hailing kembali menghadapi tantangan baru, yakni terkait usulan pembatasan komisi atau potongan aplikasi.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah asosiasi pengemudi mendorong agar potongan yang diterima aplikator diturunkan dari angka 20 persen. Gayung bersambut, Presiden Prabowo mengakomodir tuntutan tersebut dengan mengeluarkan regulasi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 ditetapkan besaran komisi maksimal aplikator hanya 8 persen.
Beleid tersebut mendapat perhatian luas karena menyentuh inti model bisnis ride-hailing. Selama ini, komisi yang dipungut platform digunakan untuk membiayai teknologi, pemasaran, layanan pelanggan, sistem keamanan, hingga berbagai program insentif pengemudi.
Jika pembatasan komisi diterapkan secara agresif, perusahaan berpotensi kehilangan ruang untuk melakukan subsidi tarif yang selama ini membuat layanan tetap murah bagi konsumen. Sebaliknya, pengemudi berharap pemotongan yang lebih rendah dapat meningkatkan pendapatan mereka yang dalam beberapa tahun terakhir tergerus kenaikan biaya hidup.
Perdebatan ini memperlihatkan dilema klasik ekonomi platform, ketika satu pihak diuntungkan, pihak lain berpotensi menanggung konsekuensinya.
Indonesia Tetap Menjadi Pasar Strategis
Meski menghadapi berbagai tekanan regulasi, Indonesia masih menjadi pasar ride-hailing terbesar di Asia Tenggara.
Jumlah pengguna yang besar, penetrasi smartphone yang tinggi, serta ketergantungan jutaan UMKM terhadap layanan pengantaran membuat pasar Indonesia sulit untuk ditinggalkan.
Dalam pernyataannya, Grab menyebut telah membantu menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM dan mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar melalui berbagai program untuk mitra pengemudi.
Karena itu, isu hengkangnya Grab dari Indonesia dinilai kurang masuk akal secara bisnis. Justru tantangan yang dihadapi industri saat ini adalah bagaimana beradaptasi dengan regulasi yang semakin ketat tanpa mengorbankan keberlanjutan model usaha.
Ke depan, hubungan antara pemerintah, aplikator, dan mitra pengemudi akan menjadi faktor penentu arah industri ride-hailing Indonesia.
Pemerintah ingin memastikan kesejahteraan pekerja platform meningkat. Pengemudi menginginkan pendapatan yang lebih layak. Sementara perusahaan teknologi membutuhkan ruang bisnis yang cukup agar tetap mampu berinvestasi dan berinovasi.
